Pemerintah Wajib Protes ke Malaysia
Jakarta Pemerintah Indonesia diminta melakukan protes keras kepada Pemerintah Malaysia terkait tewasnya tiga TKI asal NTB. Hal itu perlu dilakukan agar Indonesia tidak dipandang sebelah mata oleh Malaysia.
"Jika memang klarifikasi nantinya membuktikan ada dugaan kuat penyelewengan HAM, maka dalam hal ini Pemerintah Indonesia wajib memberikan protes dan nota diplomatik," kata anggota Komisi I DPR, Meutya Viada Hafid, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4/2012).
Meutya menilai protes perlu dilakukan pemerintah untuk menunjukkan kesejajaran di antara kedua negara. Jika tidak, maka Indonesia akan dianggap remeh oleh negara lain.
"Nota diplomatik bukan untuk bersitegang tapi untuk sejajar dengan Malaysia," lanjutnya.
Meutya berjanji akan membahas kasus ini secara mendalam di rapat komisi. Ia juga akan meminta Kemenlu mengevaluasi Kedubes RI yang ada di Malaysia.
"Saya akan bawa ini di Komisi I dan saya minta Kemlu evaluasi pewakilan RI di Malaysia, karena tugasnya bukan hanya untuk menjaga hubungan baik dengan negara tersebut tapi juga untuk perlindungan WNI nya dan dalam hal ini saya nilai gagal," pungkasnya.
"Jika memang klarifikasi nantinya membuktikan ada dugaan kuat penyelewengan HAM, maka dalam hal ini Pemerintah Indonesia wajib memberikan protes dan nota diplomatik," kata anggota Komisi I DPR, Meutya Viada Hafid, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4/2012).
Meutya menilai protes perlu dilakukan pemerintah untuk menunjukkan kesejajaran di antara kedua negara. Jika tidak, maka Indonesia akan dianggap remeh oleh negara lain.
"Nota diplomatik bukan untuk bersitegang tapi untuk sejajar dengan Malaysia," lanjutnya.
Meutya berjanji akan membahas kasus ini secara mendalam di rapat komisi. Ia juga akan meminta Kemenlu mengevaluasi Kedubes RI yang ada di Malaysia.
"Saya akan bawa ini di Komisi I dan saya minta Kemlu evaluasi pewakilan RI di Malaysia, karena tugasnya bukan hanya untuk menjaga hubungan baik dengan negara tersebut tapi juga untuk perlindungan WNI nya dan dalam hal ini saya nilai gagal," pungkasnya.
>>link<<
0 komentar:
Posting Komentar